Surat Perjanjian Kerja

SURAT PERJANJIAN KERJA

NO. 002/SPK/HRD/2012

Yang bertanda tangan dibawah ini :

I.                    Nama : SENDY KHOO

Jabatan : Direktur Kharisma Saudara Motor

Dalam hal ini mewakili dan bertindak untuk dan atas nama PT. Kharisma Saudara Motor yang berkedudukan di Jl. P Tirtayasa Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung untuk selanjutnya disebut pihak I.

II.                 Nama : SUGENG

Tempat / tanggal lahir : Karang Anyar, 13 Oktober 1954

Alamat : Jl. Raya Karang Anyar Dusun 3 Lampung Selatan.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, yang selanjutnya disebut pihak ke II. Pada hari Rabu tanggal, 01 Februari 2012 di Bandar Lampung telah bersepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Dengan Jangka Waktu Tertentu dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tertera di bawah ini :

Pasal 1

Pihak II setuju dan bersedia melakukan tugas dan tanggung-jawab untuk keperluan Pihak I sebagai :

Jabatan : Staf Sparepart

Golongan :

Bertanggung-jawab kepada : Direktur Kharisma Saudara Motor

Tanggal masuk : 02 Januari 2012

Pasal 2

Pihak II telah bersedia menjalani kontrak kerja selama 12 (Dua Belas) bulan terhitung sejak tanggal 01 Februari 2012 sampai dengan tanggal 01 Februari 2013

Pasal 3

Dengan mengingat kepentingan Pihak I, Pihak II untuk selanjutnya bersedia dipindahkan ke bagian yang terdapat di kantor atau usaha milik Pihak I dan bersedia menjalankan pekerjaan pada jam kerja menurut pengaturan dan pembagian pekerjaan yang di berikan oleh Pihak I.

Pasal 4

Sebagai imbalan atas pelaksanaan tugas dan tanggung-jawab Pihak II, Pihak I telah bersedia memberikan kepada Pihak II :

1. Gaji pokok : Rp. 981.000,- /bulan

2. Uang makan : Rp .,- /bulan

3. Uang transport : Rp .,- /bulan

4. Tunjangan maintenance : Rp .,- /bulan

Pembayaran imbalan dilakukan dengan secara transfer / pemindahbukuan dari rekening Pihak I ke rekening Pihak II atau di PT. Kharisma Saudara Motor.

Pasal 5

Pihak II wajib memberitahukan kepada Pihak I secara tertulis setiap terjadi perubahan atas alamat rekening upah selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari sebelum tanggal pembayaran upah berikutnya. Keterlambatan pembayaran upah akibat kelalaian Pihak II dalam memberikan pemberitahuan tertulis tentang adanya perubahan alamat tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan merupakan tanggung jawab pihak II.

Pasal 6

Pihak II telah setuju untuk memenuhi tata tertib dan disiplin sebagaimana disebutkan sebagai berikut :

1.      Pihak II setiap saat harus dapat menunjukkan segala perhatian, kemampuan serta keahlian yang dimiliki secara maksimal, serta bertindak seefektif dan seefisien mungkin.

2.      Pihak II akan setiap saat melaksanakan kewajibannya secara jujur dan penuh tanggung jawab, dengan tidak meminta pembayaran dalam bentuk apapun dari pihak luar yang berhubungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tugas dan tanggung jawabnya.

3.      Pihak II tidak dibenarkan untuk mengalihkan tugasnya kepada orang lain tanpa persetujuan dari Pihak I.

4.      Pihak II wajib memberitahukan ke atasannya atau ke kantor Pihak II bekerja dengan alasan yang jelas dan dapat diterima apabila Pihak II tidak masuk kerja.

5.      Tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pihak I, Pihak II tidak dibenarkan menyampaikan segala rahasia Pihak I, baik secara lisan maupun tulisan atau dalam bentuk lain, kepada pihak ketiga.

6.      Pihak II wajib mematuhi dan tunduk kepada peraturan Pihak I yang berlaku, baik yang telah ada maupun yang akan dikeluarkan kemudian hari oleh Pihak I, dengan ketentuan bahwa peraturan tersebut tidak bertentangan dengan perjanjian ini.

7.      Tanpa ijin tertulis dari Pihak I, Pihak II tidak dibenarkan menyediakan tenaganya secara perorangan maupun bersama-sama dengan orang lain dan menerima pembayaran dari Pihak Ketiga.

Pasal 7

Dengan mengingat hukum yang berlaku, Pihak I berhak untuk memutuskan hubungan kerja dengan Pihak II setiap saat dengan tidak memberikan ganti kerugian apapun untuk pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut :

1.      Penipuan, pencurian dan penggelapan barang/uang milik pengusaha atau teman sekerja atau milik teman pengusaha.

2.      Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan Pihak I atau kepentingan negara.

3.      Mabuk, minum-minuman keras yang memabukkan, madat, memakai obat bius atau menyalahgunakan obat-obatan terlarang atau obat-obatan perangsang lainnya di tempat kerja yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

4.      Melakukan perbuatan asusila atau melakukan perjudian di tempat kerja.

5.      Melakukan tindak kejahatan misalnya menyerang, mengintimidasi atau menipu pengusaha atau teman sekerja dan memperdagangkan barang terlarang baik dalam lingkungan Pihak I maupun diluar lingkungan Pihak I.

6.      Menganiaya, mengancam secara fisik dan mental, menghina secara kasar pengusaha atau keluarga pengusaha atau teman sekerja.

7.      Membujuk pengusaha atau teman sekerja untuk melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau kesusilaan serta peraturan perundangan yang berlaku.

8.      Dengan ceroboh atau sengaja merusak dan membiarkan diri atau teman sekerjanya dalam keadaan bahaya.

9.      Membongkar dan membocorkan rahasia Pihak I atau mencemarkan nama baik pengusaha dan atau keluarga pengusaha yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara.

10.  Melakukan kejahatan yang bobotnya sama setelah mendapat peringatan terakhir yang masih berlaku.

11.  Hal-hal lain yang diatur dalam Perjanjian Kerja atau Peraturan Pihak I.

Pasal 8

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diterapkan oleh kedua belah pihak secara musyawarah untuk mufakat dan bilamana dianggap perlu dapat dituangkan dalam suatu addendum, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 9

Untuk pelaksanaan perjanjian ini dengan segala akibatnya, kedua belah pihak telah memilih domisili hukum yang umum dan tetap pada kantor Panitera Pengadilan Negeri Lampung atau pengadilan lain yang ditunjuk oleh Pihak I.

Pasal 10

Perjanjian kerja ini dengan sendirinya akan berakhir pada , kecuali terdapat kesepakatan tertulis sebelumnya. Dengan berakhirnya perjanjian ini, Pihak II wajib mengembalikan kepada Pihak I semua dan segala jenis barang milik Pihak I. Demikianlah perjanjian ini dibuat di Bandar Lampung, pada hari dan tanggal tersebut di awal perjanjian ini dan dalam rangkap dua, yang masing-masing mempunyai kekuatan yang sama.

Pihak II                                                                  Pihak I

SUGENG                                                               SENDY KHOO

Karyawan                                                                          Direktur

SURAT PERJANJIAN KERJA NO. 002/SPK/HRD/2012 Yang bertanda tangan dibawah ini : I. Nama : SENDY KHOO Jabatan : Direktur Kharisma Saudara Motor Dalam hal ini mewakili dan bertindak untuk dan atas nama PT. Kharisma Saudara Motor yang berkedudukan di Jl. P Tirtayasa Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung untuk selanjutnya disebut pihak I. II. Nama : SUGENG Tempat / tanggal lahir : Karang Anyar, 13 Oktober 1954 Alamat : Jl. Raya Karang Anyar Dusun 3 Lampung Selatan. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, yang selanjutnya disebut pihak ke II. Pada hari Rabu tanggal, 01 Februari 2012 di Bandar Lampung telah bersepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Dengan Jangka Waktu Tertentu dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tertera di bawah ini : Pasal 1 Pihak II setuju dan bersedia melakukan tugas dan tanggung-jawab untuk keperluan Pihak I sebagai : Jabatan : Staf Sparepart Golongan : Bertanggung-jawab kepada : Direktur Kharisma Saudara Motor Tanggal masuk : 02 Januari 2012 Pasal 2 Pihak II telah bersedia menjalani kontrak kerja selama 12 (Dua Belas) bulan terhitung sejak tanggal 01 Februari 2012 sampai dengan tanggal 01 Februari 2013 Pasal 3 Dengan mengingat kepentingan Pihak I, Pihak II untuk selanjutnya bersedia dipindahkan ke bagian yang terdapat di kantor atau usaha milik Pihak I dan bersedia menjalankan pekerjaan pada jam kerja menurut pengaturan dan pembagian pekerjaan yang di berikan oleh Pihak I. Pasal 4 Sebagai imbalan atas pelaksanaan tugas dan tanggung-jawab Pihak II, Pihak I telah bersedia memberikan kepada Pihak II : 1. Gaji pokok : Rp. 981.000,- /bulan 2. Uang makan : Rp .,- /bulan 3. Uang transport : Rp .,- /bulan 4. Tunjangan maintenance : Rp .,- /bulan Pembayaran imbalan dilakukan dengan secara transfer / pemindahbukuan dari rekening Pihak I ke rekening Pihak II atau di PT. Kharisma Saudara Motor. Pasal 5 Pihak II wajib memberitahukan kepada Pihak I secara tertulis setiap terjadi perubahan atas alamat rekening upah selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari sebelum tanggal pembayaran upah berikutnya. Keterlambatan pembayaran upah akibat kelalaian Pihak II dalam memberikan pemberitahuan tertulis tentang adanya perubahan alamat tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan merupakan tanggung jawab pihak II. Pasal 6 Pihak II telah setuju untuk memenuhi tata tertib dan disiplin sebagaimana disebutkan sebagai berikut : 1. Pihak II setiap saat harus dapat menunjukkan segala perhatian, kemampuan serta keahlian yang dimiliki secara maksimal, serta bertindak seefektif dan seefisien mungkin. 2. Pihak II akan setiap saat melaksanakan kewajibannya secara jujur dan penuh tanggung jawab, dengan tidak meminta pembayaran dalam bentuk apapun dari pihak luar yang berhubungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tugas dan tanggung jawabnya. 3. Pihak II tidak dibenarkan untuk mengalihkan tugasnya kepada orang lain tanpa persetujuan dari Pihak I. 4. Pihak II wajib memberitahukan ke atasannya atau ke kantor Pihak II bekerja dengan alasan yang jelas dan dapat diterima apabila Pihak II tidak masuk kerja. 5. Tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pihak I, Pihak II tidak dibenarkan menyampaikan segala rahasia Pihak I, baik secara lisan maupun tulisan atau dalam bentuk lain, kepada pihak ketiga. 6. Pihak II wajib mematuhi dan tunduk kepada peraturan Pihak I yang berlaku, baik yang telah ada maupun yang akan dikeluarkan kemudian hari oleh Pihak I, dengan ketentuan bahwa peraturan tersebut tidak bertentangan dengan perjanjian ini. 7. Tanpa ijin tertulis dari Pihak I, Pihak II tidak dibenarkan menyediakan tenaganya secara perorangan maupun bersama-sama dengan orang lain dan menerima pembayaran dari Pihak Ketiga. Pasal 7 Dengan mengingat hukum yang berlaku, Pihak I berhak untuk memutuskan hubungan kerja dengan Pihak II setiap saat dengan tidak memberikan ganti kerugian apapun untuk pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut : 1. Penipuan, pencurian dan penggelapan barang/uang milik pengusaha atau teman sekerja atau milik teman pengusaha. 2. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan Pihak I atau kepentingan negara. 3. Mabuk, minum-minuman keras yang memabukkan, madat, memakai obat bius atau menyalahgunakan obat-obatan terlarang atau obat-obatan perangsang lainnya di tempat kerja yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. 4. Melakukan perbuatan asusila atau melakukan perjudian di tempat kerja. 5. Melakukan tindak kejahatan misalnya menyerang, mengintimidasi atau menipu pengusaha atau teman sekerja dan memperdagangkan barang terlarang baik dalam lingkungan Pihak I maupun diluar lingkungan Pihak I. 6. Menganiaya, mengancam secara fisik dan mental, menghina secara kasar pengusaha atau keluarga pengusaha atau teman sekerja. 7. Membujuk pengusaha atau teman sekerja untuk melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau kesusilaan serta peraturan perundangan yang berlaku. 8. Dengan ceroboh atau sengaja merusak dan membiarkan diri atau teman sekerjanya dalam keadaan bahaya. 9. Membongkar dan membocorkan rahasia Pihak I atau mencemarkan nama baik pengusaha dan atau keluarga pengusaha yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara. 10. Melakukan kejahatan yang bobotnya sama setelah mendapat peringatan terakhir yang masih berlaku. 11. Hal-hal lain yang diatur dalam Perjanjian Kerja atau Peraturan Pihak I. Pasal 8 Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diterapkan oleh kedua belah pihak secara musyawarah untuk mufakat dan bilamana dianggap perlu dapat dituangkan dalam suatu addendum, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian ini. Pasal 9 Untuk pelaksanaan perjanjian ini dengan segala akibatnya, kedua belah pihak telah memilih domisili hukum yang umum dan tetap pada kantor Panitera Pengadilan Negeri Lampung atau pengadilan lain yang ditunjuk oleh Pihak I. Pasal 10 Perjanjian kerja ini dengan sendirinya akan berakhir pada , kecuali terdapat kesepakatan tertulis sebelumnya. Dengan berakhirnya perjanjian ini, Pihak II wajib mengembalikan kepada Pihak I semua dan segala jenis barang milik Pihak I. Demikianlah perjanjian ini dibuat di Bandar Lampung, pada hari dan tanggal tersebut di awal perjanjian ini dan dalam rangkap dua, yang masing-masing mempunyai kekuatan yang sama. Pihak II SUGENG Karyawan Pihak I SENDY KHOO Direktur Sumber: http://contohsuratindonesia.com/contoh-surat-perjanjian-kerja-karyawan/

SURAT PERJANJIAN KERJA NO. 002/SPK/HRD/2012 Yang bertanda tangan dibawah ini : I. Nama : SENDY KHOO Jabatan : Direktur Kharisma Saudara Motor Dalam hal ini mewakili dan bertindak untuk dan atas nama PT. Kharisma Saudara Motor yang berkedudukan di Jl. P Tirtayasa Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung untuk selanjutnya disebut pihak I. II. Nama : SUGENG Tempat / tanggal lahir : Karang Anyar, 13 Oktober 1954 Alamat : Jl. Raya Karang Anyar Dusun 3 Lampung Selatan. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, yang selanjutnya disebut pihak ke II. Pada hari Rabu tanggal, 01 Februari 2012 di Bandar Lampung telah bersepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Dengan Jangka Waktu Tertentu dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tertera di bawah ini : Pasal 1 Pihak II setuju dan bersedia melakukan tugas dan tanggung-jawab untuk keperluan Pihak I sebagai : Jabatan : Staf Sparepart Golongan : Bertanggung-jawab kepada : Direktur Kharisma Saudara Motor Tanggal masuk : 02 Januari 2012 Pasal 2 Pihak II telah bersedia menjalani kontrak kerja selama 12 (Dua Belas) bulan terhitung sejak tanggal 01 Februari 2012 sampai dengan tanggal 01 Februari 2013 Pasal 3 Dengan mengingat kepentingan Pihak I, Pihak II untuk selanjutnya bersedia dipindahkan ke bagian yang terdapat di kantor atau usaha milik Pihak I dan bersedia menjalankan pekerjaan pada jam kerja menurut pengaturan dan pembagian pekerjaan yang di berikan oleh Pihak I. Pasal 4 Sebagai imbalan atas pelaksanaan tugas dan tanggung-jawab Pihak II, Pihak I telah bersedia memberikan kepada Pihak II : 1. Gaji pokok : Rp. 981.000,- /bulan 2. Uang makan : Rp .,- /bulan 3. Uang transport : Rp .,- /bulan 4. Tunjangan maintenance : Rp .,- /bulan Pembayaran imbalan dilakukan dengan secara transfer / pemindahbukuan dari rekening Pihak I ke rekening Pihak II atau di PT. Kharisma Saudara Motor. Pasal 5 Pihak II wajib memberitahukan kepada Pihak I secara tertulis setiap terjadi perubahan atas alamat rekening upah selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari sebelum tanggal pembayaran upah berikutnya. Keterlambatan pembayaran upah akibat kelalaian Pihak II dalam memberikan pemberitahuan tertulis tentang adanya perubahan alamat tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan merupakan tanggung jawab pihak II. Pasal 6 Pihak II telah setuju untuk memenuhi tata tertib dan disiplin sebagaimana disebutkan sebagai berikut : 1. Pihak II setiap saat harus dapat menunjukkan segala perhatian, kemampuan serta keahlian yang dimiliki secara maksimal, serta bertindak seefektif dan seefisien mungkin. 2. Pihak II akan setiap saat melaksanakan kewajibannya secara jujur dan penuh tanggung jawab, dengan tidak meminta pembayaran dalam bentuk apapun dari pihak luar yang berhubungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tugas dan tanggung jawabnya. 3. Pihak II tidak dibenarkan untuk mengalihkan tugasnya kepada orang lain tanpa persetujuan dari Pihak I. 4. Pihak II wajib memberitahukan ke atasannya atau ke kantor Pihak II bekerja dengan alasan yang jelas dan dapat diterima apabila Pihak II tidak masuk kerja. 5. Tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pihak I, Pihak II tidak dibenarkan menyampaikan segala rahasia Pihak I, baik secara lisan maupun tulisan atau dalam bentuk lain, kepada pihak ketiga. 6. Pihak II wajib mematuhi dan tunduk kepada peraturan Pihak I yang berlaku, baik yang telah ada maupun yang akan dikeluarkan kemudian hari oleh Pihak I, dengan ketentuan bahwa peraturan tersebut tidak bertentangan dengan perjanjian ini. 7. Tanpa ijin tertulis dari Pihak I, Pihak II tidak dibenarkan menyediakan tenaganya secara perorangan maupun bersama-sama dengan orang lain dan menerima pembayaran dari Pihak Ketiga. Pasal 7 Dengan mengingat hukum yang berlaku, Pihak I berhak untuk memutuskan hubungan kerja dengan Pihak II setiap saat dengan tidak memberikan ganti kerugian apapun untuk pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut : 1. Penipuan, pencurian dan penggelapan barang/uang milik pengusaha atau teman sekerja atau milik teman pengusaha. 2. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan Pihak I atau kepentingan negara. 3. Mabuk, minum-minuman keras yang memabukkan, madat, memakai obat bius atau menyalahgunakan obat-obatan terlarang atau obat-obatan perangsang lainnya di tempat kerja yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. 4. Melakukan perbuatan asusila atau melakukan perjudian di tempat kerja. 5. Melakukan tindak kejahatan misalnya menyerang, mengintimidasi atau menipu pengusaha atau teman sekerja dan memperdagangkan barang terlarang baik dalam lingkungan Pihak I maupun diluar lingkungan Pihak I. 6. Menganiaya, mengancam secara fisik dan mental, menghina secara kasar pengusaha atau keluarga pengusaha atau teman sekerja. 7. Membujuk pengusaha atau teman sekerja untuk melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau kesusilaan serta peraturan perundangan yang berlaku. 8. Dengan ceroboh atau sengaja merusak dan membiarkan diri atau teman sekerjanya dalam keadaan bahaya. 9. Membongkar dan membocorkan rahasia Pihak I atau mencemarkan nama baik pengusaha dan atau keluarga pengusaha yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara. 10. Melakukan kejahatan yang bobotnya sama setelah mendapat peringatan terakhir yang masih berlaku. 11. Hal-hal lain yang diatur dalam Perjanjian Kerja atau Peraturan Pihak I. Pasal 8 Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diterapkan oleh kedua belah pihak secara musyawarah untuk mufakat dan bilamana dianggap perlu dapat dituangkan dalam suatu addendum, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian ini. Pasal 9 Untuk pelaksanaan perjanjian ini dengan segala akibatnya, kedua belah pihak telah memilih domisili hukum yang umum dan tetap pada kantor Panitera Pengadilan Negeri Lampung atau pengadilan lain yang ditunjuk oleh Pihak I. Pasal 10 Perjanjian kerja ini dengan sendirinya akan berakhir pada , kecuali terdapat kesepakatan tertulis sebelumnya. Dengan berakhirnya perjanjian ini, Pihak II wajib mengembalikan kepada Pihak I semua dan segala jenis barang milik Pihak I. Demikianlah perjanjian ini dibuat di Bandar Lampung, pada hari dan tanggal tersebut di awal perjanjian ini dan dalam rangkap dua, yang masing-masing mempunyai kekuatan yang sama. Pihak II SUGENG Karyawan Pihak I SENDY KHOO Direktur Sumber: http://contohsuratindonesia.com/contoh-surat-perjanjian-kerja-karyawan/

Hukum Perjanjian

A.      Pengertian Perjanjian

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain/lebih (Pasal 1313 BW) Dalam Hukum Publik, perjanjian disini menunjuk kepada Perjanjian Internasional. Saat ini pada masyarakat internasional, perjanjian internasional memainkanperanan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan dan pergaulan antar negara. Perjanjian Internasional pada hakekatnya merupakan sumber hokum internasional yang utama untuk mengatur kegiatan negara-negara atau subjek hukum internasional lainnya. Sampai tahun 1969, pembuatan perjanjian-perjanjian Internasional hanya diatur oleh hukum kebiasaan. Berdasarkan draft-draft pasal-pasal yang disiapkan oleh Komisi Hukum Internasional, diselenggarakanlah suatu Konferensi Internasional di Wina dari tanggal 26 Maret sampai dengan 24 Mei 1968 dan dari tanggal 9 April – 22 Mei 1969 untuk mengkodifikasikan hukum kebiasaan tersebut. Konferensi kemudian melahirkan Vienna Convention on the Law of Treaties yang ditandatangani tanggal 23 Mei 1969. Konvensi ini mulai berlaku sejak tanggal 27 Januari 1980 dan merupakan hukum internasional positif. Pasal 2 Konvensi Wina 1969 mendefinisikan perjanjian internasional (treaty) adalah suatu persetujuan yang dibuat antar negara dalam bentuk tertulis, dan diatur oleh hukum internasional, apakah dalam instrumen tunggal atau dua ataulebih instrumen yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan kepadanya. Pengertian diatas mengandung unsur :

a. Perbuatan,

Penggunaan kata “Perbuatan” pada perumusan tentang Perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan;

b. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih, Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum.

c. Mengikatkan dirinya,

Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hokum yang muncul karena kehendaknya sendiri.

B.       Standar Kontrak

Standar Kontrak adalah perjanjian yang isinya telah ditetapkan terlebih dahulu secara tertulis berupa formulir-formulir yang digandakan dalam jumlah tidak terbatas, untuk ditawarkan kepada para konsumen tanpa memperhatikan perbedaan kondisi para konsumen (Johannes Gunawan). perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir (Mariam Badrulzaman). Perjanjian baku adalah perjanjian yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi siapapun yang menutup perjanjian dengannya tanpa kecuali, dan disusun terlebih dahulu secara sepihak serta dibangun oleh syarat-syarat standar, ditawarkan pada pihak lain untuk disetujui dengan hampir tidak ada kebebasan bagi pihak yang diberi penawaran untuk melakukan negosiasi atas apa yang ditawarkan, sedangkan hal yang dibakukan, biasanya meliputi model, rumusan, dan ukuran.

Menurut Mariam Darus, standar kontrak terbagi 2 yaitu umum dan khusus.

·         Kontrak standar umum artinya kontrak yang isinya telah disiapkan lebih dahulu oleh kreditur dan disodorkan kepada debitur.

·         Kontrak standar khusus, artinya kontrak standar yang ditetapkan pemerintah baik adanya dan berlakunya untuk para pihak ditetapkan sepihak oleh pemerintah.

Menurut Remi Syahdeini, keabsahan berlakunya kontrak baru tidak perlu lagi dipersoalkan karena kontrak baru eksistensinya sudah merupakan kenyataan. Kontrak baru lahir dari kebutuhan masyarakat. Dunia bisnis tidak dapat berlangsung dengan kontrak baru yang masih dipersoalkan.

Suatu kontrak harus berisi:

1.       Nama dan tanda tangan pihak-pihak yang membuat kontrak.

2.       Subjek dan jangka waktu kontrak

3.       Lingkup kontrak

4.       Dasar-dasar pelaksanaan kontrak

5.       Kewajiban dan tanggung jawab

6.       Pembatalan kontrak

v  Jenis-jenis kontrak standar

·         Ditinjau dari segi pihak mana yang menetapkan isi dan persyaratan kontrak sebelum mereka ditawarkan kepada konsumen secara massal, dapat dibedakan menjadi:

a)       kontrak standar yang isinya ditetapkan oleh produsen/kreditur;

b)       kontrak standar yang isinya merupakan kesepakatan dua atau lebih pihak;

c)       kontrak standar yang isinya ditetapkan oleh pihak ketiga.

·         Ditinjau dari format atau bentuk suatu kontrak yang persyaratannya dibakukan, dapat dibedakan dua bentuk kontrak standar, yaitu:

a)       kontrak standar menyatu;

b)       kontrak standar terpisah.

·         Ditinjau dari segi penandatanganan perjanjian dapat dibedakan, antara:

a)       kontrak standar yang baru dianggap mengikat saat ditandatangani

b)       kontrak standar yang tidak perluh ditandatangani saat penutup

C.       Macam-Macam Perjanjian

1.       Perjanjian Jual-beli

2.       Perjanjian Tukar Menukar

3.       Perjanjian Sewa-Menyewa

4.       Perjanjian Persekutuan

5.       Perjanjian Perkumpulan

6.       Perjanjian Hibah

7.       Perjanjian Penitipan Barang

8.       Perjanjian Pinjam-Pakai

9.       Perjanjian Pinjam Meminjam

10.    Perjanjian Untung-Untungan

D.      Syarat Sahnya Perjanjian

Berbeda dengan perjanjian dalam hukum privat yang sah dan mengikat para pihak sejak adanya kata sepakat, namun dalam hukum publik kata sepakat hanya menunjukkan kesaksian naskah perjanjian, bukan keabsahan perjanjian. Dan setelah perjanjian itu sah, tidak serta merta mengikat para pihak apabila para pihak belum melakukan ratifikasi. Tahapan pembuatan perjanjian meliputi :

a)       perundingan dimana negara mengirimkan utusannya ke suatu konferensi bilateral maupun multilateral;

b)       penerimaan naskah perjanjian (adoption of the text) adalah penerimaan isi naskah perjanjian oleh peserta konferensi yang ditentukan dengan persetujuan dari semua peserta melalui pemungutan suara;

c)       kesaksian naskah perjanjian (authentication of the text), merupakan suatu tindakan formal yang menyatakan bahwa naskah perjanjian tersebut telah diterima konferensi. Pasal 10 Konvensi Wina, dilakukan menurut prosedur yang terdapat dalam naskah perjanjian atau sesuai dengan yang telah diputuskan oleh utusan-utusan dalam konferensi. Kalau tidak ditentukan maka pengesahan dapat dilakukan dengan membubuhi tanda tangan atau paraf di bawah naskah perjanjian.

d)       persetujuan mengikatkan diri (consent to the bound), diberikan dalam bermacam cara tergantung pada permufakatan para pihak pada waktu mengadakan perjanjian, dimana cara untuk menyatakan persetujuan adalah sebagai berikut :

a.        Penandatanganan,

Pasal 12 Konvensi Wina menyatakan :

                                                                                 I.            Persetujuan negara untuk diikat suatu perjanjian dapat dinyatakan dalam bentuk tandatangan wakil negara tersebut;

                                                                                II.            bila perjanjian itu sendiri yang menyatakannya;

                                                                              III.            bila terbukti bahwa negara-negara yang ikut berunding menyetujui demikian;

                                                                              IV.            bila full powers wakil-wakil negara menyebutkan demikian atau dinyatakan dengan jelas pada waktu perundingan.

b.       pengesahan, melalui ratifikasi dimana perjanjian tersebut disahkan oleh badan yang berwenang di negara anggota.

E.       Saat Lahirnya Perjanjian

Menetapkan kapan saat lahirnya perjanjian mempunyai arti penting bagi :

1. kesempatan penarikan kembali penawaran;
2. penentuan resiko;
3. saat mulai dihitungnya jangka waktu kadaluwarsa;
4. menentukan tempat terjadinya perjanjian.

Berdasarkan Pasal 1320 jo 1338 ayat (1) BW/KUHPerdata dikenal adanya asas konsensual, yang dimaksud adalah bahwa perjanjian/kontrak lahir pada saat terjadinya konsensus/sepakat dari para pihak pembuat kontrak terhadap obyek yang diperjanjikan.Pada umumnya perjanjian yang diatur dalam BW bersifat konsensual. Sedang yang dimaksud konsensus/sepakat adalah pertemuan kehendak atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam kontrak. Seorang dikatakan memberikan persetujuannya/kesepakatannya (toestemming), jika ia memang menghendaki apa yang disepakati.Mariam Darus Badrulzaman melukiskan pengertian sepakat sebagai pernyataan kehendak yang disetujui (overeenstemende wilsverklaring) antar pihak-pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (offerte). Pernyataan pihak yang menerima penawaran dinamakan akseptasi (acceptatie).Jadi pertemuan kehendak dari pihak yang menawarkan dan kehendak dari pihak yang akeptasi itulah yang disebut sepakat dan itu yang menimbulkan/melahirkan kontrak/perjanjian.
 

Ada beberapa teori yang bisa digunakan untuk menentukan saat lahirnya kontrak yaitu:

a.        Teori Pernyataan (Uitings Theorie)

Menurut teori ini, kontrak telah ada/lahir pada saat atas suatu penawaran telah ditulis surat jawaban penerimaan. Dengan kata lain kontrak itu ada pada saat pihak lain menyatakan penerimaan/akseptasinya.

b.       Teori Pengiriman (Verzending Theori).

Menurut teori ini saat pengiriman jawaban akseptasi adalah saat lahirnya kontrak. Tanggal cap pos dapat dipakai sebagai patokan tanggal lahirnya kontrak.

c.        Teori Pengetahuan (Vernemingstheorie).

Menurut teori ini saat lahirnya kontrak adalah pada saat jawaban akseptasi diketahui isinya oleh pihak yang menawarkan.

d.       Teori penerimaan (Ontvangtheorie).

Menurut teori ini saat lahirnya kontrak adalah pada saat diterimanya jawaban, tak peduli apakah surat tersebut dibuka atau dibiarkan tidak dibuka. Yang pokok adalah saat surat tersebut sampai pada alamat si penerima surat itulah yang dipakai sebagai patokan saat lahirnya kontrak.

F.       Pembatalan dan Pelaksanaan Perjanjian

Pengertian pembatalan dalam uraian ini mengandung dua macam kemungkinan alasan, yaitu pembatalan karena tidak memenuhi syarat subyektif, dan pembatalan karena adanya wanprestasi dari debitur.

Pembatalan dapat dilakukan dengan tiga syarat yakni:
1) Perjanjian harus bersifat timbale balik (bilateral)
2) Harus ada wanprestasi (breach of contract)
3) Harus dengan putusan hakim (verdict)

Pelaksanaan Perjanjian

Yang dimaksud dengan pelaksanaan disini adalah realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh pihak- pihak supaya perjanjian itu mencapai tujuannya. Pelaksanaan perjanjian pada dasarnya menyangkut soal pembayaran dan penyerahan barang yang menjadi objek utama perjanjian. Pembayaran dan penyerahan barang dapat terjadi secara serentak. Mungkin pembayaran lebih dahulu disusul dengan penyerahan barang atau sebaliknya penyerahan barang dulu baru kemudian pembayaran.

Pembayaran

1)       Pihak yang melakukan pembayaran pada dasarnya adalah debitur yang menjadi pihak dalam perjanjian

2)       Alat bayar yang digunakan pada umumnya adalah uang

3)       Tempat pembayaran dilakukan sesuai dalam perjanjian

4)       Media pembayaran yang digunakan

5)       Biaya penyelenggaran pembayaran

Penyerahan Barang

Yang dimaksud dengan lavering atau transfer of ownership adalah penyerahan suatu barang oleh pemilik atau atas namanya kepada orang lain, sehingga orang lain ini memperoleh hak milik atas barang tersebut. Syarat- syarat penyerahan barang atau lavering adalah sebagai berikut:

1)       Harus ada perjanjian yang bersifat kebendaan

2)       Harus ada alas hak (title), dalam hal ini ada dua teori yang sering digunakan yaitu teori kausal dan teori abstrak

3)       Dilakukan orang yang berwenang mengusai benda

4)       Penyerahan harus nyata (feitelijk)

Penafsiran dalam Pelaksanaan Perjanjian

Dalam suatu perjanjian, pihak- pihak telah menetapkan apa- apa yang telah disepakati. Apabila yang telah disepakati itu sudah jelas menurut kata- katanya, sehingga tidak mungkin menimbulkan keraguan- keraguan lagi, tidak diperkenankan memberikan pengewrtian lain. Dengan kata laintidak boleh ditafsirkan lain (pasal 1342 KUHPdt). Adapun pedoman untuk melakukan penafsiran dalam pelaksanaan perjanjian, undang- undang memberikan ketentuan- ketentuan sebagai berikut:

1) Maksud pihak- pihak
2) Memungkinkan janji itu dilaksanakan
3) Kebiasaan setempat
4) Dalam hubungan perjanjian keseluruhan
5) Penjelasan dengan menyebutkan contoh
6) Tafsiran berdasarkan akal sehat